SEKILASINDONEWS.COM – Pembenahan tata kelola pertambangan timah memasuki babak serius. PT Timah Tbk menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Kejaksaan Agung RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta sejumlah pemangku kepentingan strategis sebagai langkah konkret memperkuat sistem kemitraan dan operasional yang transparan serta akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Pangkalpinang ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi antara korporasi, regulator, dan aparat penegak hukum dalam merumuskan perbaikan tata kelola komoditas timah secara komprehensif.
Sejumlah pejabat penting hadir dalam forum tersebut, di antaranya perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Narendra Jatna, Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI Mayjen TNI Rudi Purnomo, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Cecep Mochamad Yasin, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Zulkifli, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Sarbinin Usman.
Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, menegaskan forum ini merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan.
Menurutnya, pembahasan dilakukan dari berbagai perspektif, mulai dari kepentingan korporasi, aspek regulasi, hingga dimensi penegakan hukum.
“Kami bersama Kejaksaan, Lemhanas, dan Kementerian ESDM melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai persoalan tata kelola komoditas timah. Ini bentuk komitmen bersama untuk membangun sistem yang lebih baik, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan, pembenahan tata kelola tidak berhenti pada aspek administratif. Perusahaan juga melakukan penguatan sistem kemitraan, kepatuhan perizinan, serta pengendalian operasional di lapangan agar berjalan sesuai koridor hukum.
