Sekilasindonews.com CILEGON – Kantor Imigrasi Cilegon memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemasaran digital UMKM.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Cikerai, Kota Cilegon, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini mengusung tema “Pelatihan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Cikerai melalui Pemasaran Digital UMKM sebagai Upaya Pencegahan TPPO dan TPPM”.
Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keimigrasian.
Menurutnya, tekanan ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat rentan tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri melalui jalur nonprosedural. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan sindikat perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
“Kami meyakini, apabila ekonomi warga kuat dan mandiri, celah bagi para sindikat TPPO maupun TPPM untuk mengeksploitasi masyarakat akan tertutup dengan sendirinya,” tegas Aditya.
Karena itu, program Desa Binaan Imigrasi di Cikerai tidak hanya berfokus pada edukasi hukum keimigrasian, tetapi juga menghadirkan pelatihan pemasaran digital sebagai upaya memperluas peluang usaha masyarakat.
Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Ida Bagus Oka Adnyana, kemudian dilanjutkan sambutan dan pembukaan oleh Aditya Triputranto serta sambutan Lurah Cikerai, Cecep Sukarya.
Dalam kesempatan tersebut, Ida Bagus Oka Adnyana menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membantu pengawasan keimigrasian, terutama melalui deteksi dini terhadap indikasi TPPO dan TPPM.
Melalui Desa Binaan Imigrasi, pihaknya ingin membangun sistem peringatan dini atau early warning system di tengah masyarakat.
“Kami ingin warga Cikerai tidak hanya mampu membentengi diri dan keluarga dari modus penipuan sindikat internasional, tetapi juga berani melaporkan indikasi yang mencurigakan kepada pihak berwenang,” ujarnya.
Materi pencegahan TPPO dan TPPM disampaikan Kasubsi Intelijen Keimigrasian, M. Rifki Ardhiansyah.
Peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengertian kedua tindak pidana tersebut, berbagai modus kejahatan, prosedur migrasi yang aman, hingga pentingnya peran masyarakat dalam melakukan deteksi dini.
