pemkotpangkalpinang Ucapan Hari Natal Pemkab Basel
AdvertorialKota Pangkalpinang

PJ Gubernur Babel Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia 

×

PJ Gubernur Babel Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia 

Sebarkan artikel ini

SEKILASINDONEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep Babel) Safrizal ZA mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (20/3/2024), di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kep Babel

Pengukuhan tersebut sesuai dengan SK Pj Gubernur Kep Babel Nomor: 188.44/7/III/2024.

Safrizal mengatakan pengukuhan Gugus Tugas tersebut adalah langkah penting yang menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa bisnis di tingkat lokal beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip HAM.

“Gugus tugas ini berperan dalam mengawasi, mengoordinasikan serta memfasilitasi implementasi kebijakan terkait HAM dalam konteks aktivitas bisnis di wilayahnya. Untuk itu perlu kita lakukan sosialisasi tentang hal ini,” ujarnya.

Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM provinsi dijelaskan Pj Gubernur Safrizal, juga menjadi langkah awal yang sangat positif dalam memastikan bahwa aktivitas bisnis berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan serta menghormati hak asasi manusia.

“Dengan koordinasi yang baik, edukasi yang tepat dan keterlibatan semua pihak terkait, diharapkan hal ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi perlindungan HAM dalam ranah bisnis di tingkat provinsi,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjuntnya, untuk menguatkan dan memajukan implementasi bisnis dan HAM di daerah, diperlukan perpanjangan tangan dari gugus tugas nasional bisnis dan HAM, yaitu Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM.

Ia berharap gugus tugas ini dapat meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan perusahaan di daerah guna memantapkan mainstreaming bisnis dan HAM di tingkat daerah.

“Semoga gugus tugas ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal seperti dengan sosialisasi bisnis dan HAM meningkatkan kesadaran perusahaan di wilayahnya mengenai bisnis dan HAM, dan membantu memonitor upaya bisnis dan HAM di daerah,” harapnya.