Menurut mereka, transparansi ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung.
Di sisi lain, AMCB juga menyoroti dampak ekonomi yang semakin memburuk di wilayah tersebut. Mereka mencatat bahwa Kabupaten Bangka Tengah telah masuk kategori daerah afirmasi kemiskinan, dengan 12.040 jiwa tercatat sebagai warga miskin pada 2024.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut hingga memicu gejolak sosial seperti peristiwa Oktober Kelabu 2006,” tegas Kurniadi.
Oleh karena itu, AMCB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mencari solusi terbaik guna menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Bangka Belitung.
Dengan tuntutan keterbukaan data dan akuntabilitas yang jelas, AMCB berharap pemerintah dapat menyelesaikan polemik ini secara adil tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
