“Dengan adanya MoU dan PKS kami siap membackup polda babel untuk mengamankan kemungkinan ilegal mining di IUP PT Timah Tbk. Kita memang perlu strategi khusus tidak hanya penegakan hukum tapi juga bagaimana memperhatikan sosial masyarakat,” katanya.
Sama halnya dengan Analis Madya Dittipidum Bareskrim Polri Basuki Efendi mengatakan, berdasarkan paparan dari Polda dan Polres di Babel pihaknya siap mendukung pengamanan aset PT Timah Tbk.
“Dari apa yang telah disampaikan dan dipaparkan semua pihak mendukung pengamanan aset PT Timah Tbk,” katanya.
Dalam kesempatan ini Kapolres Bangka Barat, Waka Polres Bangka Selatan dan Kapolres Bangka Tengah juga memaparkan tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan di tambang ilegal di IUP PT Timah Tbk maupun di luar IUP PT Timah Tbk.
Dalam kesempatan ini Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Nur Adi Kuncoro menyampaikan tantangan PT Timah Tbk dalam menjalankan proses bisnis PT Timah Tbk diantaranya adanya penambangan tanpa izin di wilayah konsesi PT Timah Tbk.
“Kami menyampaikan apresiasi atas sinergitas yang telah dilaksanakan. Semoga momentum baik ini membantu perusahaan dalam menjaga cadangannya. Kami informasikan dalam beberapa kurun waktu terakhir perusahaan dihadapkan pada persoalan terganggunya kondisi cadangan PT TIMAH Tbk di konsesinya dikarenakan aktivitas penambangan timah tanpa izin (PETI).
“Aktivitas PETI yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan berdampak pada proses bisnis perusahaan seperti, rusaknya Sumber Daya dan Cadangan timah di dalam IUP PT TIMAH Tbk, kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, dan berdampak terhadap turunnya potensi pendapatan negara,” katanya.
Ia menyebutkan, PT TIMAH Tbk dengan berbagai daya upaya melalui Divisi Pengamanan PT TIMAH Tbk telah melakukan pengamanan konsesi perusahaan. Pengamanan yang dilakukan PT TIMAH Tbk tidak hanya dilakukan oleh pihak internal tapi juga dengan berbagai pihak.
“Kami berharap dengan sinergitas yang terjalin, kedepan rantai bisnis industri pertambangan timah di Indonesia dapat menuju kearah yang lebih baik, hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan timah sebagai salah komoditas mineral kritis yang dimiliki Indonesia dan sebagai cadangan strategis dalam mendukung hilirisasi industri sebagaimana dicanangkan pemerintah,” katanya. (*)
