“Kalau sudah ada kesepakatan seperti ini, tentu kami menghormatinya. Kami juga ingin situasi tetap kondusif,” tambahnya.
Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat.
Ia memastikan bahwa harga Rp300 ribu per SN 70 akan tetap berlaku dan mekanisme pembelian akan diarahkan melalui sistem koperasi agar tidak ada potongan harga dari pihak ketiga.
“Skema koperasi ini sedang disiapkan agar penambang rakyat bisa menjual langsung tanpa perantara. Kami ingin semuanya transparan, adil, dan menguntungkan kedua belah pihak,” tegas Restu.
Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, juga menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan langkah positif untuk menata kembali tata kelola pertimahan rakyat di Bangka Belitung yang selama ini berjalan tanpa kepastian.
“Pola kemitraan koperasi ini bisa jadi solusi jangka panjang. Tapi tentu butuh proses dan komitmen bersama agar bisa berjalan efektif,” ujar Didit.
Sementara itu, Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing menegaskan, pihak kepolisian akan terus mendukung upaya penataan pertambangan timah rakyat agar berjalan aman dan tertib.
“Demo itu hak masyarakat, tapi kami berharap semua dilakukan secara damai. Kalau semua sudah disepakati, mari jaga kondusifitas bersama,” katanya.
Rapat yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu ditutup dengan kesepakatan Forkopimda, DPRD, dan PT Timah untuk memperketat pengawasan.
Salah satu poinnya adalah mencabut izin kerja mitra atau CV yang membeli timah di luar harga resmi perusahaan. Kegiatan berakhir sekitar pukul 15.30 WIB dalam suasana kondusif.
Dipastikan tidak ada lagi massa yang turun ke jalan, dan perwakilan penambang menyatakan siap mendukung keputusan hasil rapat tersebut.
“Yang penting sekarang, harga sudah disepakati, dan kami bisa bekerja dengan tenang,” ujar Batara menutup pernyataannya. (*)
