Dalam hal ini, ia ingin memastikan bahwa BGN dapat memberikan pelayanan dengan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program MBG. Oleh karena itu, ia berharap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta para petugasnya dapat menjalankan tugas dengan baik.
“Status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara, sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena Kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional,” jelas dia.
Persoalan ketiga yang ingin segera dibenahi adalah penguatan keterbukaan, transparansi, komunikasi, serta pelibatan berbagai pihak dalam pengawasan pelaksanaan program.
“Bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola harus dilakukan secara cepat agar tujuan utama Program MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, dapat tercapai.
“Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki. Kami mengakui bahkan ada pelanggaran. Tapi kami siap. Kita harus siap menantang masa depan, kita perbaiki, kemudian kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Herman Yakub.
