Dirut PT Timah Minta DPR Atur Regulasi, Semua Biji Timah dari Tambang Ilegal Harus Dikembalikan ke Perusahaan
SEKILASINDONEWS.COM – Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk mengatur regulasi agar seluruh biji timah yang diambil dari kegiatan penambangan ilegal dalam IUP dapat dikembalikan ke perusahaan.
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI tentang kinerja korporasi semester I 2025 dan roadmap kinerja tahun 2025, yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Restu menekankan bahwa PT Timah berkomitmen mewujudkan konsep “Timah untuk Rakyat”, demi memberikan kontribusi optimal bagi bangsa, negara, dan masyarakat, khususnya warga Bangka Belitung.
“Kami sepakat bahwa timah di PT Timah itu untuk rakyat, supaya hasil pertambangan bisa dinikmati masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Restu juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan. Di antaranya adalah kendala hilirisasi, kewajiban pembelian logam timah melalui bursa, perubahan zonasi RZWP3K yang membatasi penambangan IUP laut, serta dampak tambang ilegal terhadap produksi perusahaan.
Selain regulasi pengembalian bijih dari tambang ilegal, PT Timah juga meminta dukungan DPR terkait pengawasan operasional, percepatan penerbitan PP turunan UU Minerba, dan penyederhanaan izin agar tata kelola dan tata niaga pertimahan berjalan lebih efektif.
