Oleh: Jupe Wartawan Junior
Kasus pelabelan karya jurnalistik sebagai “HOAKS” oleh Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung di Instagram dan akun tiktok @humas_poldakep.babel membuka perdebatan fundamental: Sejauh mana diskresi Humas Polda Babel dalam UU No. 5 Tahun 2026 bisa dipakai untuk menilai produk pers yang sudah dijamin secara khusus oleh UU No. 40 Tahun 1999 ?
Dua undang-undang ini sama-sama produk negara, tapi memiliki roh yang berbeda.
Apa Itu Diskresi Dalam UU No. 5 Tahun 2026 Tentang Kepolisian ?
UU No. 5 Tahun 2026 adalah Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 lalu.
UU ini memang memperluas kewenangan Polri, terutama Pasal 14 ayat (1) huruf h: Polri bertugas melakukan penanggulangan tindak pidana siber serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Inilah yang dipakai Humas Polda Babel dalam menilai konten pemberitaan beberapa media online yang diberi lebel hoaks. Sebagai mana diakui Humas Polda Babel dalam rilis resminya yang dimuat sejumlah media online, jumat (13/11).
Pasal 19A (Pasal Baru): Mengatur prinsip pelaksanaan tugas kepolisian yang harus profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel, dengan mendorong penggunaan teknologi mutakhir seperti body worn camera, CCTV dan AI untuk memastikan akuntabilitas.
Pasal 18 (Pasal lama yang tetap hidup): Polri dapat bertindak menurut penilaian sendiri (diskresi) dalam keadaan yang sangat perlu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Namun, diskresi bukan cek kosong. Dalam doktrin hukum, diskresi wajib memenuhi 5 syarat. Yaitu adanya kepentingan yang mendesak, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak melanggar hukum, ada alasan yang objektif dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Apakah memberi stempel “HOAKS” pada berita media yang sudah jelas berbadan hukum dan beralamat redaksi, tanpa melalui Dewan Pers, bisa disebut memenuhi syarat diskresi ? JELAS TIDAK !
Apa Kata UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ?
Berbeda dengan UU Polri yang bersifat umum, UU No. 40 Tahun 1999 adalah lex specialis (hukum khusus) yang mengatur pers.
Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat.
Pasal 4 ayat (1) dan (2): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Artinya, ketika wartawan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dengan narasumber, upaya konfirmasi dan upaya verifikasi secara berkelanjutan. Maka wartawan tersebut sedang melaksanakan hak yang dijamin undang-undang, bukan sedang membuat hoaks.
Rujukan Humas Polda Babel vs PWI Babel
Humas Polda Babel menggunakan logika UU 5 Tahun 2026 Pasal 14 huruf h (pemberantasan hoaks siber) untuk melakukan labeling. Padahal produk yang dinilai adalah karya jurnalistik.
Sementara PWI Babel menggunakan logika UU 40 Tahun 1999 yang menyatakan sengketa pemberitaan harus diselesaikan lewat:
a. Hak Jawab (Pasal 5 ayat 2)
b. Hak Koreksi (Pasal 5 ayat 3)
c. Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/VII/2013)
Asas hukumnya jelas, Lex Specialis Derogat Legi Generali, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Sengketa pers harus tunduk pada UU Pers, bukan UU Kepolisian atau UU ITE.
Ketika Humas Polda Babel melabeli hoaks tanpa hak jawab dan tanpa rekomendasi Dewan Pers, maka diskresi itu telah melampaui batas yang ditetapkan Pasal 19A UU 5 Tahun 2026 sendiri, yaitu prinsip profesional, proporsional dan akuntabel.
UU No. 5 Tahun 2026 memang memberikan Polri kewenangan besar, termasuk di ruang siber, untuk menjaga ketertiban. Tapi kewenangan itu tidak boleh menabrak kemerdekaan pers yang dijamin UU No. 40 Tahun 1999.
Jika diskresi diartikan sebagai hak untuk mem-vonis karya jurnalistik sebagai hoaks, maka yang terjadi bukan penegakan hukum, melainkan “PEMBUNGKAMAN”.
Solusinya sederhana, cabut label hoaks tersebut, tempuh hak jawab dan kembalikan penilaian karya jurnalistik kepada Dewan Pers. Itulah cara Polri menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 2026 dijalankan secara profesional dan menghormati UU No. 40 Tahun 1999 sebagai pilar demokrasi. ***
