Menanggapi hal tersebut Pj. Gubernur Babel Safrizal ZA yang juga menjabat sebagai Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI mengungkapkan, penataan daerah untuk sementara dilakukan moratorium.
“Saat ini ada sekitar 330 usulan yang sudah masuk. Tapi, memang belum bisa ditindaklanjuti. Untuk sementara ini ditutup dulu untuk menghindari timbulnya sengketa saat pemilu nanti. Namun, untuk batas wilayah kita sudah menyelesaikan 97%,” jelasnya.
Sementara, terkait ketahanan pangan dan stabilitas harga, Safrizal menyampaikan upaya yang akan dilakukan antara lain menggenjot produksi komoditi holtikultura untuk memenuhi kebutuhan Babel.
“Untuk tomat, cabai kita upayakan tahun depan 100 hektare. Ini nanti bisa memenuhi 80 persen kebutuhan daerah,” jelasnya.
Selain penataan daerah dan ketahan pangan, pertemuan ini juga membahas perihal stunting, kemiskinan ekstrim, ketersediaan data, dan informasi, serta kepegawaian.
Turut hadir dalam kegiatan Anggota Komisi IV Alexander Fransiscus, Kepala Kantor DPD RI Andarta Ferryadi, serta Kepala Perangkat Daerah/Perwakilan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel. (***)
