Jika harga satuan terlalu kecil atau tidak sesuai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dari pemerintah pusat.
Kedua, program ini tidak boleh mematikan UMKM lokal di sekitar sekolah. Sebaliknya, program ini harus bersinergi dengan UMKM, misalnya dengan pemilik kantin di sekolah.
Ketiga, harus ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program ini.
“Kita tahu Badan Gizi Nasional yang menjadi stakeholder pertama, tetapi tentu masih membutuhkan dukungan dari pemprov dan pemkab. Dukungan di tengah efisiensi anggaran ini memang memerlukan kejelian, kecermatan, kecerdasan kepala daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan program ini bisa berjalan,” jelasnya.
Komisi II DPR RI mendukung penuh program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Rifqinizamy berharap Bangka Belitung dapat menjadi yang terdepan dalam melaksanakan program MBG, sehingga anak-anak di tingkat SLTA, SLTP, dan SD dapat segera menikmati manfaatnya.
