” Mungkin dari situ kan sudah jelas juga terkait WPR IPR, kalau saya mendengar yang disampaikan oleh mereka bahwa terkait IPR hanya tinggal menunggu Juknisnya, semestinya ini menjadi PR nya gubernur untuk menyelesaikan ini, apalagi dengan kondisi seperti saat ini tidak mungkin berlarut larut dan kami yakin keputusan nya ada di Pak Pj gubernur “, ujarnya.
Ditambahkannya, bahwa dulu Perda yang mengatur tentang pertambangan itu sudah ada , namun kewenangan itu telah diambil oleh pemerintah pusat, maka sekarang keinginan pihak Bapemperda DPRD Babel untuk harmonisasi.
” Kalau begitu kami dapat info, nanti kawan-kawan di BULD maupun komite dua bisa mensinergikan apa yang menjadi kehendak kawan-kawan di daerah mengumpulkan Perda biar bisa searah dengan kebijakan nasional kita, terutama di ESDM. Apa yang telah dilakukan Pak Pj gubernur kemarin baguslah Pak”, terang, Herry Erfian.
Pada kesempatan yang sama, Mansah Anggota Bapemperda DPRD Babel mengatakan, ini sudah di tata berarti ada arah untuk memperbaiki, kemudian WPR dan IPR yang pada akhirnya jika kembali lagi seperti dulu tidak ada gunanya juga.
Menurutnya, penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang telah ditetapkan tersebut merupakan bekas tambang yang telah di tambang terdahulu.
” karena sudah bekas tambang semua. Potensi nya sudah tidak ada lagi. WPR nya keluar tapi Tidak IPR nya?, tidak mungkinlah orang akan menambang di tempat yang tidak ada lagi barangnya (timah). Pasti kembali lagi seperti model seperti sekarang ini hanya daftar sebagai legalitas saja”, tegasnya.
