Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi administratif maupun teknis.
“Harapannya, pembahasan ini menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan ke depan agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Babel bisa dipertahankan,” ujar Hidayat.
Lebih lanjut, Hidayat menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik dari laporan tahun anggaran 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya.
“Terkait temuan BPK yang belum terselesaikan, saya minta agar ditindaklanjuti secara bertahap,” tegasnya.
Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ini, maka dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. (*)
