“Masalah ini sebenarnya hanya soal komunikasi. Perusahaan asing harus memahami aturan dan karakter lokal. Semua bisa diselesaikan dengan dialog terbuka,” kata Elvi Diana.
Elvi juga meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih aktif melakukan pengawasan lapangan guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja.
“Dinas terkait harus rutin turun ke lapangan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja. Jangan sampai hak-hak mereka diabaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam audiensi tersebut pihak manajemen PT GSBL telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan karyawan yang sebelumnya terancam dimutasi serta segera menyelesaikan status 11 pekerja lainnya bersama Dinas Ketenagakerjaan Bangka Barat.
“Saya optimistis persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik sepanjang komunikasi dijaga dan aturan dijalankan,” ujar Elvi.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan asing yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan.
Menurutnya, kehadiran investor asing di Bangka Belitung harus diiringi dengan tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja lokal.
“PT GSBL tidak bisa bertindak semena-mena. Jika terbukti melanggar hak tenaga kerja, pemerintah bisa langsung memberikan sanksi. Aturannya sudah jelas,” tegasnya.
Elvi memastikan bahwa DPRD Babel akan terus mengawal dan memantau perkembangan penyelesaian persoalan ini.
Ia juga meminta agar manajemen PT GSBL bersikap adil, transparan, dan terbuka dalam berkomunikasi dengan para pekerja.
“Kami akan terus memantau perkembangan perkara ini. Kami minta pihak PT GSBL bersikap adil dan transparan dengan para pekerja dalam menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. (*)
