Pantun sederhana itu membuat beberapa anggota dewan tersenyum, mengingatkan bahwa politik tidak selalu kaku, melainkan juga bisa hangat dan penuh kearifan lokal.
RPJMD Bangka Barat 2025–2029 hadir sebagai jawaban atas tantangan pembangunan. Target pertumbuhan ekonomi yang tercatat 5,48 persen pada 2024 menjadi titik pijak untuk terus ditingkatkan.
Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah naik dari 69,08 pada 2023 menjadi 71,36 pada 2024, ditargetkan kembali tumbuh sepanjang periode lima tahun mendatang.
Bagi sebagian masyarakat di pelosok Simpang Teritip, keputusan di ruang paripurna DPRD mungkin terasa jauh. Namun sesungguhnya, mereka adalah bagian dari narasi besar itu.
Keputusan hari ini akan berdampak pada akses jalan yang lebih baik, pendidikan yang lebih terjangkau, hingga pasar yang lebih adil untuk hasil panen mereka.
Gedung Mahligai Betason 2 pada hari itu menjadi saksi bagaimana para pemimpin daerah, meski datang dengan perbedaan pandangan, mampu duduk bersama untuk menemukan jalan tengah.
Ruang sidang yang sejuk karena pendingin udara justru dipenuhi hangatnya diskusi tentang masa depan masyarakat Bangka Barat.
“RPJMD ini milik rakyat,” tegas salah seorang anggota Pansus dengan suara bergetar. “Ia harus berjalan, agar Bangka Barat tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri, tetapi benar-benar menjadi tuan rumah yang berdaulat.”
Ketukan palu tanda pengesahan akhirnya menutup sidang paripurna. Tepuk tangan panjang terdengar menggema, menandai dimulainya lembaran baru perjalanan pembangunan Bangka Barat.
Karena sejatinya, setiap pasal dalam Raperda RPJMD bukan hanya milik pemerintah atau DPRD, melainkan milik seluruh masyarakat, mulai dari nelayan di pesisir, petani di ladang, pedagang di pasar, hingga anak-anak sekolah yang menjadi generasi penerus Bangka Barat. (blv)
