Sementara, penolakan dari Desa Delas akan mengurangi luas lahan yang dapat dikelola menjadi 1.200 hektare, sesuai dengan area IUP PT Timah.
“Tetapi kalau Delas menolak jadi luasan lahan yang akan dilakukan program dan kegiatan Badan Bank Tanah tinggal 1200 hektare dan itu IUP PT Timah,” tambahnya.
Oleh karena itu, DPRD Bangka Selatan meminta pemerintah daerah dan Badan Bank Tanah untuk segera melakukan sosialisasi yang lebih masif dan komprehensif kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah eskalasi konflik di tingkat lokal.
“Mengingat tensi masyarakat cukup tinggi, kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang merugikan,” tegasnya.
Rusi menambahkan bahwa evaluasi terhadap program ini akan terus dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat dan pemerintah.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap ke depannya ada pemahaman yang lebih baik sehingga program ini dapat berjalan sesuai tujuan,” pungkasnya.
