Rusi Sartono juga menyoroti ketidaksesuaian antara jumlah honorer terdaftar dan kuota formasi PPPK yang dibuka. Dari 219 honorer Satpol PP, hanya 25 formasi yang tersedia.
“Data ini menunjukkan ketidakseimbangan yang harus diselesaikan. Kami akan membawa data ini ke Kemenpan-RB sebagai dasar aspirasi honorer agar dapat diakomodasi secara lebih adil,” jelasnya.
Rusi menegaskan bahwa DPRD Basel tidak hanya mendengarkan aspirasi, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan solusi terbaik bagi para tenaga honorer.
“Kami tidak hanya mencatat apa yang disampaikan, tetapi kami akan mengawal dan memastikan aspirasi ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Hak mereka harus diperjuangkan,” pungkas Rusi.
Dengan komitmen ini, DPRD Basel berharap ada solusi konkret yang dapat memberikan kejelasan dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer di Bangka Selatan.
