Catatan: Fakhruddin Halim
Gaduh Tuan Purbaya, Duit Pemprov Babel Mengendap Rp 2,10 Triliun, Siapa Tanggungjawab?
PEJABAT dan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkejut. Hati mereka pun berbunga-bunga. Seperti mimpi di siang hari. Namun hanya sekelebat. Sebab, berikutnya muncul pertnyaan, benarkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung punya duit mengendap di bank sebesar Rp2,10 triliun? Hingga kini belum terjawab!
Meskipun sudah dijawab dan ditegaskan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, M Haris, duit itu tidak ada. M Haris pun menegaskan dalam cacatan Bakuda duit Pemprov Babel hanya tersimpan di Bank SumselBabel. Itu pun jumlahnya tidak sebesar itu. Hanya sebesar sekitar Rp200 miliar.
Celakanya publik ada saja yang sudah terlanjur percaya. Terlanjur senang. Sudah berangan-angan duit sebesar itu bisa buat bangun ini, bangun itu. Bisa buat biaya pendidikan, kesehatan,bayar tunjuangan ASN, pokoknya bayaklah yang bisa diperbut dengan duit sebanyak itu. Begitu obrolan yang saya dengar di warung-warung kopi, di pasar, di masjid dan banyak tempat.
Maklum saja, yang menyampaikan Pemprov Babel punya duit mengendap di bank sebesar Rp2,10 triliun bukan orang sembarangan. Yang ngomong adalah orang yang sangat top markotop. Punya legitimasi ngomong hal ikhwal duit, soal moneter dan fiskal. Yaitu Menteri Keuangan RI, tuan Purbaya Yudi Sadewa. Namanya saja sudah Sadewa.
Apalagi, data yang disampaikan itu konon berasal dari bank sentralnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni Bank Indonesia (BI). Pengendali kebijakan moneter Indonesia. Tak mungkinlah rasanya sekelas BI sampai salah data.
Data itu disampaikan Tuan Menteri Purbaya dalam pertemuan bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025).
Yang lebih meyakinkan lagi, ada 15 provinsi dan kabupaten kota yang punya simpanan duit tambun di bank. Babel terbilang kecil, ada di urutan ke-13. Terbesar DKI Jakarta sebesar Rp14,68 triliun. Disusul Jatim Rp6,8 triliun, Kota Banjar Baru Rp5,17 triliun, Kalimantan Utara Rp 4,71 triliun, Jabar Rp4,17 triliun dan lainnya.
