Sebagai langkah awal, Gubernur mengusulkan dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan HGU PT SNS untuk memastikan kejelasan batas dan luas area.
“Langkah pertama kita lakukan pengukuran ulang agar masyarakat tahu batas HGU perusahaan dan bisa memanfaatkan lahan yang menjadi haknya,” jelasnya.
Masyarakat juga berharap agar perusahaan tidak lagi memperluas lahan, mengingat wilayah Pulau Lepar terbatas. Menanggapi hal itu, Gubernur menegaskan PT SNS hanya boleh beroperasi sesuai izin HGU seluas 8.000 hektare.
Perangkat desa menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi. “Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Gubernur. Kami yakin dengan langkah ini, masalah masyarakat dan perusahaan bisa segera menemukan jalan tengah,” ujar salah satu perangkat desa.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Babel mendorong penyelesaian sengketa lahan secara damai, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Redaksi.
