Hidayat Arsani Lantik Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat
PANGKALPINANG, SEKILASINDONEWS.COM – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, resmi melantik Markus sebagai Bupati dan Yus Derahman sebagai Wakil Bupati Bangka Barat untuk masa jabatan 2025–2030.
Pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Senin (2/6/2025), berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-2315 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 23 Mei 2025.
Dalam kesempatan itu, Hidayat mengungkapkan harapan besar terhadap kedua pemimpin terpilih untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas.
Menurutnya, keduanya diharapkan dapat memajukan Bangka Barat dengan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini adalah momen bersejarah bagi Bapak Markus dan Bapak Yus Derahman serta keluarga. Sumpah jabatan yang mereka ucapkan adalah ikrar suci di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Saya percaya, dengan niat tulus mengabdi, keduanya akan mampu membawa kemajuan yang berarti bagi Bangka Barat,” ungkap Hidayat dalam sambutannya.
Hidayat juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan politik demi keberhasilan pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk yang berbeda pandangan politik, untuk bersatu membangun provinsi Bangka Belitung dengan semangat kebersamaan.
“Jadilah pemimpin yang mampu merangkul semua pihak. Saatnya kita semua bersatu membangun Bangka Belitung bersama, mengesampingkan perbedaan politik demi kepentingan bersama,” tegas Hidayat Arsani.
Penandatanganan Kesepakatan Pembangunan Daerah
Rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Babel dan pemerintah kabupaten/kota se-Babel.
Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.
Seluruh kepala daerah hadir dalam acara tersebut, kecuali perwakilan dari Kabupaten Belitung Timur yang berhalangan hadir.
Dikesempatan tersebut, Hidayat menegaskan pentingnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota, agar tidak ada ketidaksinergisan yang menghambat pembangunan.
