Senada dengan hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian berharap perencanaan di daerah dapat sejalur dengan perencanaan nasional.
Untuk itu dirinya pun menginstsruksikan agar pembuatan RPJPD dapat dibuat sebaik-baiknya, yang juga akan didampingi pula oleh tim pusat.
“Kami akan terus melakukan pendampingan ke seluruh daerah di Indonesia. Nanti akan dibagi tim per region, seperti region jawa, region kalimantan, dan lainnya,” kata Tito.
“Pendampingan ini bertujuan supaya RPJPD tidak dibuat asal-asalan, tapi betul-betul dibuat untuk pegangan menyusun RPJPN lima tahunan yang nanti dipecah menjadi pegangan untuk rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun untuk menuju jalur yang sama menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Naziarto mengatakan bahwa perencanaan jangka panjang, bukan milik pemerintah saja tapi milik seluruh masyarakat Kepulauan Babel.
Untuk itu, dirinya pun akan mengajak seluruh pihak yang terkait mendiskusikannya secara bersama, agar tersusun perencanaan yang matang dan berdampak positif pada pembangunan Kepulauan Bangka Belitung.
“Tentunya kami akan mengikuti instruksi dari pusat, menerima pendampingan dengan tangan terbuka, serta melakukan penyusunan RPJPD dengan sebaik-baiknya. Karena keberhasilan pembangunan tiap daerah, tentunya berperan penting pula terhadap keberhasilan pembangunan nasional, hingga tercapainya Indonesia Emas 2045,” kata Naziarto usai mengikuti agenda penandatangan SEB Mendagri dan Kepala Bappenas.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Kepala Bappeda Kep. Babel Fery Insani, yang mana tentunya akan menjadi ujung tombak perencanaan penyusunan RPJPD di Bumi Serumpun Sebalai.
