“Perangkat daerah dan/atau unit kerja yang mempunyai spesifikasi dan karakteristik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menerapkan jam kerja sistem shift, penerapan jam kerja sistem shift ditetapkan oleh kepala perangkat daerah masing-masing, dan presensi terintegrasi bagi perangkat daerah yang menerapkan sistem shift ditetapkan oleh kepala perangkat daerah masing-masing,” ucap Susanti.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu menyarankan agar indikator absensi dapat menyesuaikan, misalnya dengan berbasis kinerja yang indikator pengukurannya disesuaikan. Dalam hal ini, lanjut Pj Gubernur Suganda, pihak rumah sakit sendiri yang paham apa saja parameter yang sesuai dan dirasa adil.
“Dari hasil diskusi, untuk mengukur kinerja dokter dibutuhkan parameter pengukuran khusus, mengukur kerja dan disiplin secara berimbang. Substansinya, disiplin itu harus tetap dilakukan,” katanya.
Dirinya meminta pihak RSUP dan Dinas Kesehatan berdiskusi bagaimana agar tenaga dokter dapat bekerja dengan nyaman dan fleksibel, tetapi sekaligus bisa melayani masyarakat dengan baik.
“Dan ketika hal tersebut telah disepakati, maka harus dilaksanakan dengan segala konsekuensi yang harus dipatuhi bersama,” tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Kepulauan Babel, Andri Nurtito, menyampaikan bahwa berdasarkan Pergub tentang TPP tersebut, pihaknya akan membuat juknis yang akan mengatur dan menyesuaikan dengan tipikal kinerja di RSUP Soekarno Kepulauan Babel.
“Iya, dengan adanya juknis ini, bagaimana kita mencari titik tengah sehingga di satu sisi dokter dengan kinerja/loyalitas tinggi akan semakin loyal. Kemudian sebaliknya, dokter dengan kinerja kurang baik, misalnya, akan mendapat pinalti,” tutupnya.
