“Kami berharap masyarakat tidak menambang secara ilegal karena dampaknya sudah kita rasakan. Daerah juga dirugikan karena tidak mendapatkan royalti. Sampai hari ini hasil tambang di sini tidak jelas dijual ke mana,” kata Batianus.
Ia juga mendorong PT Timah segera mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di kawasan Merbuk agar kegiatan pertambangan bisa melibatkan masyarakat sesuai prosedur yang benar.
“Mari kita dorong PT Timah segera mengurus IUP Produksi. Jika sudah ada izin, masyarakat bisa dilibatkan sesuai SOP dan hasil tambang dijual ke PT Timah, bukan ke pihak luar. Ini IUP milik negara,” tegasnya.
PT Timah Apresiasi Sinergi Semua Pihak
Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kejaksaan dalam menjaga aset negara di wilayah izin usaha PT Timah.
“Upaya ini dilakukan untuk melindungi sumber daya alam timah agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Penertiban ini juga menjadi tindak lanjut dari langkah persuasif yang sebelumnya sudah dilakukan, seperti imbauan dan peringatan kepada penambang ilegal.
PT Timah menegaskan akan terus memperkuat pengamanan dan tidak segan mengambil langkah hukum jika aktivitas ilegal masih berlanjut.
“Penertiban ini adalah komitmen kami untuk mendukung praktik pertambangan yang legal dan berkelanjutan,” tutup Restu.
