Politisi Partai Gerindra tersebut berharap, proses penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kedepannya melalui regulasi yang jelas seperti perda maupun Pergub dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Seperti diketahui, Kementerian Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM) Republik Indonesia telah menetapkan sekitar 123 wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 8.568,35 Hektare.
” Kami yang didaerah ini yang terkena dampak pasca tambang ini, Apa yang bisa kami dapatkan dalam meningkatkan PAD tersebut, apakah harus di jadikan Perda atau Pergub dalam mengatur tata kelola pertambangannya, juga mengatur tentang pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat memaksimalkan peningkatan PAD “, imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Minerba Rita S, mengatakan, bahwa IUP merupakan menjadi kewenangan pusat, untuk Bangka Belitung tercatat hingga kini IUP nya sebanyak 211 IUP yang terdiri dari 94 IUP swasta dan 117 IUP PT Timah.
” 211 IUP yang menjadi tanggung jawab pusat, itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan. Kami memiliki 18 orang inspektur tambang yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengawasan terkait teknis penambangan yang ada di IUP tersebut “, jelasnya.
Tampak Hadir, Wakil ketua DPRD Babel Beliadi, wakil ketua DPRD Babel Heryawandi, Sekretaris DPRD Babel Marwan, anggota bapemperda Mansah dan perwakilan Dinas ESDM Babel.
