Kisruh Tambang Laut Kubu: Nelayan Bantah Dukung Tambang, Sebut Tanda Tangan Dipalsukan
TOBOALI, SEKILASINDONEWS.COM – Penolakan terhadap aktivitas tambang laut di wilayah perairan Tanjung Kubu dan Bantel, Kecamatan Toboali, Bangka Selatan, sempat memanas. Aksi yang dilakukan puluhan nelayan pesisir pada Jumat (18/4/2024) itu berlangsung alot dan diselimuti ketegangan.
Pemicunya adalah dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat pernyataan dukungan terhadap aktivitas tambang laut yang dijalankan oleh mitra PT Timah, CV Jaya Mandiri, yang tercantum atas nama sejumlah nelayan.
Beberapa nama yang tercatat dalam dokumen tersebut membantah telah menandatangani surat dukungan atas aktivitas penambangan di laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
“Saya tidak pernah menandatangani surat itu. Tanda tangan yang tertera di dokumen pun bukan milik saya. Ini jelas pemalsuan,” ujar Hasan, salah satu nelayan, dengan nada tegas.
Hal serupa disampaikan oleh Nawi, nelayan lainnya yang namanya tercantum dalam surat dukungan aktivitas tambang laut yang dijalankan pihak CV Jaya Mandiri. Ia merasa keberatan dan mengaku akan melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut ke Polres Bangka Selatan.
“Saya tidak terima nama saya digunakan untuk kepentingan tambang. Saya tidak pernah menandatangani apa pun,” kata Nawi.
Sementara itu, Man, nelayan pesisir lain yang juga disebut dalam data CV Jaya Mandiri, mengaku sempat menandatangani dokumen, namun tanpa pemahaman yang jelas.
“Saat itu saya diminta Din untuk menjadi panitia tambang. Karena saya tidak punya pekerjaan tetap, saya setuju tanpa tahu lebih jauh soal isinya,” jelasnya.
Perwakilan dari aksi nelayan, Abdullah, menyoroti dugaan pemalsuan ini sebagai bentuk penyalahgunaan. Menurutnya, surat yang berkop nama Dusun Air Bulang dan Pijal Melayu, Desa Keposang, itu sebagian mencantumkan nama-nama di luar wilayah yang disebutkan.
“Kalau kita mengacu ke surat itu, dan pengakuan dari beberapa nama yang tercantum dalam surat dukungan tersebut membantah telah menandatangani. Artinya ada indikasi pemalsuan tanda tangan, dan ini bukan lagi secara perorangan, tapi sudah membawa nama dusun. Ini persoalan serius,” kata Abdullah.
