Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Babel hanya mencapai 1,1 persen. Ironisnya, ada pihak yang justru menyalahkan Kejaksaan Agung atas tindakan tegasnya, serta mengkriminalisasi ahli lingkungan Prof. Bambang Hero yang mengungkapkan kerugian ekologi akibat pertambangan timah.
KMSBB menegaskan bahwa gerakan yang menentang pengusutan kasus ini tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih cenderung membela kepentingan segelintir oligarki yang selama ini meraup keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.
Desakan untuk Pemulihan dan Alokasi Dana Korupsi
KMSBB meminta pemerintah pusat untuk segera bertindak dengan langkah-langkah konkret dalam pemulihan lingkungan, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan di Bangka Belitung.
Selain itu, mereka juga mendesak agar dana hasil pengembalian korupsi timah dialokasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
Mereka juga meminta moratorium dan evaluasi terhadap perizinan perusahaan tambang mitra PT Timah guna mencegah eksploitasi berlebihan di masa depan.
Dukungan DPRD Babel
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan kasus ini.
“Pada prinsipnya, kami DPRD Kepulauan Bangka Belitung sangat mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejagung untuk mengusut kasus korupsi timah ini hingga tuntas,” ujar Didit.
Kasus mega korupsi timah ini menjadi titik balik bagi Bangka Belitung untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam serta memastikan kesejahteraan masyarakatnya di masa depan.
Kejelasan arah kebijakan dan komitmen pemerintah akan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan upaya pemulihan ini.
