“Ini kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian bersama, karena berdampak pada pendanaan dan kondisi sosial politik,” tegasnya.
Rifqinizamy meminta pemerintah daerah memaparkan postur anggaran untuk Pilkada Ulang yang rencananya digelar pada 27 Agustus 2025.
“Kami minta dilakukan penyisiran anggaran untuk meminimalisir kekurangan dana dalam pelaksanaan Pilkada Ulang,” ujarnya.
Ia juga meminta semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk melakukan pemetaan, supervisi, dan mitigasi terhadap potensi gangguan selama Pilkada Ulang.
“Kami menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Gubernur pada 24 Februari mendatang,” pungkasnya.
Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Pilkada Ulang di Babel berjalan lancar dan partisipasi pemilih meningkat. (RZ)
