Komisi VI DPR RI juga mencatat adanya peningkatan penguasaan IUP oleh PT Timah Tbk. Jika sebelumnya disebut masih sekitar 20 persen, kini meningkat menjadi 50 persen.
“Ini progres yang patut diapresiasi. Artinya ada perbaikan pengelolaan yang nyata,” kata Nurdin.
Selain mendorong tambang mandiri, DPR juga meminta perusahaan mempercepat eksplorasi untuk menambah sumber daya dan cadangan timah.
Modernisasi sistem penambangan dinilai menjadi keharusan agar nilai tambah perusahaan semakin meningkat.
Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, menyatakan pihaknya berkomitmen menjalankan arahan tersebut. Ia menegaskan, perusahaan telah mengusung semangat “Timah Untuk Rakyat” sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekitar tambang.
“Kami melibatkan masyarakat melalui skema koperasi, termasuk koperasi penambang dan koperasi nelayan. Prinsipnya, kehadiran PT Timah Tbk harus memberi manfaat nyata,” ujar Restu.
Sementara itu, Direktur Produksi dan Komersial PT Timah Tbk, Ilhamsyah Mahendra, memastikan perusahaan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi, termasuk penguatan aspek keselamatan kerja, tanggung jawab pascatambang, serta optimalisasi sistem operasional.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyoroti pengembangan logam tanah jarang atau rare earth elements (REE) sebagai potensi strategis yang perlu digarap serius.
Pengembangan REE dinilai sejalan dengan kebijakan nasional hilirisasi mineral dan peningkatan nilai tambah industri pertambangan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap BUMN sektor pertambangan, sekaligus memastikan proses revitalisasi PT Timah Tbk berjalan transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
