Sesuai Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, penandatanganan KUA-PPAS menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang nantinya disetujui bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang terjalin baik selama proses pembahasan.
Ia menilai kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Nota kesepahaman ini mencerminkan semangat kemitraan dan tanggung jawab bersama demi kepentingan masyarakat Bangka Belitung,” kata Hidayat.
Hidayat berharap, kesepakatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah secara konsisten, sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan yang telah disepakati.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah bisa segera menindaklanjuti hasil kesepakatan ini dengan langkah nyata di lapangan. Setiap program dan kegiatan harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar seremonial. Semua harus sejalan dengan visi pembangunan yang telah kita tetapkan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, penandatanganan MoU yang dilakukan bersama Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya merupakan bentuk persetujuan bersama terhadap arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran daerah tahun 2026.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2026 benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sinergi ini penting agar kebijakan yang kita ambil tidak hanya tepat sasaran, tapi juga berdampak nyata,” tegasnya. (*)
