“Tujuannya agar pertimahan ini kembali pulih dan penambangan bisa melibatkan masyarakat. Sehingga nanti masyarakat tidak perlu kucing-kucingan lagi terkait persoalan hukum,” ujarnya.
Ia mendukung rencana PT Timah melibatkan masyarakat melalui sistem kemitraan berbasis koperasi.
“Kami senang dengan tagline PT Timah ‘Timah Untuk Masyarakat’. Harapannya tata kelola pertimahan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Bambang juga mendorong perusahaan timah di Bangka Belitung mengakomodir penambang rakyat sesuai regulasi.
“Konsepnya, kalau masyarakat nambang di IUP PT Timah, rangkul mereka, beri SPK, hasilnya diserahkan ke PT Timah. Begitu juga di IUP swasta. Harus ada asas kehati-hatian agar penambangan sesuai aturan,” pesannya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro mengapresiasi dukungan DPR RI. Ia menyebut PT Timah telah menjalankan sejumlah langkah strategis, mulai dari pembentukan koperasi timah, penguatan sistem pengamanan wilayah konsesi, hingga penerapan kaidah penambangan yang baik.
“Sinergi ini diharapkan terus terjalin. Kami berkomitmen melaksanakan pertambangan yang memberi kontribusi optimal bagi masyarakat, negara, dan bangsa,” tutup Restu. (*)
