Menurutnya, penambangan berbasis koperasi lebih mudah diawasi dan dibina dibandingkan pola perorangan. Selain itu, model ini mendukung upaya perbaikan tata kelola pertambangan yang terus digalakkan perusahaan.
“Penambangan harus dilakukan secara berkelompok melalui koperasi. Dengan begitu, aspek keselamatan, lingkungan, dan kepatuhan hukum bisa dijalankan secara lebih baik,” jelasnya.
Selain koperasi penambangan rakyat, PT Timah juga menjalin kemitraan dengan koperasi nelayan dan koperasi karyawan, sebagai bagian dari strategi pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam rantai bisnis perusahaan.
Ketua Koperasi Pertambangan Aneka Tambang Sejahtera, Darwis Netta, menyebut kemitraan dengan PT Timah telah berjalan sejak 2017 dan memberi dampak signifikan bagi penambang lokal.
Ia mengakui proses awal tidak mudah karena koperasi harus memenuhi berbagai persyaratan regulasi, namun hal itu justru menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang tertib dan berkelanjutan.
“Koperasi kami dibentuk untuk mengayomi penambang dan menata aktivitas pertambangan rakyat agar sesuai aturan. Dengan kemitraan ini, penambang bisa bekerja secara sah dan lebih aman,” ujarnya.
Darwis menambahkan, kunci keberhasilan koperasi adalah komitmen untuk patuh aturan serta semangat gotong royong antaranggota. Menurutnya, tantangan seperti permodalan dan sertifikasi dapat diatasi jika koperasi dikelola secara serius dan profesional.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ari Primajaya, mengapresiasi langkah PT Timah yang melibatkan koperasi dalam proses bisnis pertambangan.
Ia menilai pendekatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang berorientasi pada kemandirian masyarakat.
“PT Timah tidak hanya memberi bantuan, tetapi membangun sistem agar koperasi dan masyarakat bisa berkembang. Ini adalah contoh pemberdayaan yang berkelanjutan,” katanya.
Melalui penguatan kemitraan berbasis koperasi, PT Timah Tbk berharap pengelolaan timah dapat berjalan lebih tertib, adil, dan memberi manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat lokal, sekaligus mendukung tata kelola pertambangan yang berkelanjutan di Bangka Belitung. (*)
