Selain itu, Ketua DPC KSPSI Basel juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penerapan upah minimum agar benar-benar sesuai aturan dan kebutuhan hidup layak.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah ketidakpastian status kerja. Menurut Kurniawan, masih banyak pekerja yang terjebak dalam sistem kontrak berkepanjangan tanpa kejelasan status sebagai karyawan tetap.
“Ini berdampak pada masa depan pekerja, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja. Buruh informal jumlahnya besar, tapi sering luput dari perhatian,” katanya.
Ia menilai, lemahnya pengawasan menjadi akar dari berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terus berulang di daerah.
Karena itu, Ketua DPC KSPSI Basel mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dalam roadmap pembangunan, termasuk dalam program hilirisasi yang tengah digencarkan.
“Hilirisasi jangan hanya bicara investasi dan angka. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup pekerja lokal,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Kurniawan mengajak seluruh pihak, baik dari pemerintah, pengusaha, hingga pekerja, untuk menjadikan momentum May Day sebagai titik balik dalam memperkuat kolaborasi.
“Kita ingin iklim kerja yang adil, aman, dan sejahtera. Itu hanya bisa terwujud jika semua pihak serius dan terbuka untuk berbenah,” pungkasnya. (*)
