TOBOALI, SEKILASINDONEWS.COM – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dikenal memiliki luas wilayah laut mencapai hampir 80 persen dari total wilayah provinsi.
Kondisi ini menyimpan potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.
Namun, kenyataannya, potensi besar tersebut belum mampu dioptimalkan secara maksimal. Kesejahteraan nelayan di Babel masih jauh dari kata sejahtera.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Musani, dalam kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sabtu malam (24/5), yang digelar di Lesehan Hanif, Kelurahan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.
Musani mengungkapkan rasa keprihatinannya atas kondisi yang dihadapi nelayan di daerah tersebut. Meski wilayah laut yang dimiliki sangat luas dan kaya sumber daya, belum terlihat manfaat yang signifikan bagi masyarakat pesisir.
“Sedih, miris memang, tapi inilah realita yang terjadi saat ini,” ujar Musani secara gamblang.
Menurutnya, sejak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi berdiri pada 21 November 2000 sebagai provinsi ke-31 di Indonesia, pengelolaan dan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan masih jauh dari optimal.
Faktor utamanya adalah adanya sektor pertambangan yang secara ekonomi lebih menjanjikan sehingga menarik minat masyarakat, khususnya para nelayan, untuk beralih profesi menjadi penambang.
“Kita tahu selama ini yang menjadi andalan adalah sektor pertambangan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi,” jelas Musani.
Fenomena ini tidak terlepas dari perhatian dan dukungan pemerintah yang dianggap kurang maksimal terhadap sektor kelautan dan perikanan.
Masyarakat memilih pertambangan karena dianggap memberi keuntungan lebih cepat dan besar dibandingkan menjadi nelayan yang belum menjanjikan kesejahteraan.
Sebagai daerah kepulauan dengan luas wilayah laut lebih besar dari daratan, Musani menilai Provinsi Babel belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi kelautannya secara maksimal.
“Jadi tidak heran kalau harga ikan kurisi dan bulet yang merupakan ikan konsumsi utama menjadi salah satu penyumbang inflasi saat ini,” tambahnya.
Musani menegaskan bahwa pengembangan sektor kelautan dan perikanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi saja, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Arief Febrianto, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, turut memberikan paparan.
