Ia menyatakan bahwa Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, terlihat dari jumlah nelayan yang ada yang merupakan yang terbanyak kedua setelah Kabupaten Belitung.
“Ini membuktikan bahwa potensi kelautan dan perikanan di Bangka Selatan sangat besar dibanding kabupaten lainnya, khususnya setelah Belitung,” ungkap Arief.
Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menjadi payung hukum pengelolaan sumber daya laut di Provinsi Babel merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Perda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Musani juga menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah Babel berbeda dengan wilayah timur Indonesia, yang memiliki komoditas ikan unggulan berbeda pula.
Contohnya, di Babel ikan tenggiri merupakan hasil tangkapan terbesar, sementara di wilayah timur dominan ikan tuna yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Ini berarti nilai pendapatan yang diperoleh nelayan juga berbeda,” ujar Musani.
Dia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara terencana, diusahakan secara maksimal, dimanfaatkan dengan bijak, diawasi ketat, dan dikendalikan melalui upaya optimalisasi yang terpadu.
“Kehadiran Perda ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mendorong nelayan agar lebih berdaya saing dan akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat pesisir,” ujarnya.
Namun, Musani mengingatkan tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana mempertahankan pemanfaatan ruang laut yang sudah ada agar tidak direbut oleh kepentingan lain yang dapat merugikan masyarakat.
“Mempertahankan ruang laut itu tidak mudah. Setiap pihak pasti memiliki kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut tersebut,” tambahnya.
Musani mengajak masyarakat pesisir untuk bersatu dan kompak agar potensi kelautan dapat dikelola secara berkelanjutan tanpa merugikan wilayahnya sendiri.
Selain itu, masyarakat nelayan harus cermat dalam menentukan ruang potensi yang menjadi sumber daya utama mereka agar pengelolaannya tepat sasaran.
“Pengelolaan kelautan yang baik membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, agar pemanfaatan ruang laut tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi berkelanjutan bagi semua,” pungkas Musani.
