Sementara itu, pihak CV Jaya Mandiri selaku mitra PT Timah Tbk menyatakan bahwa mereka sebelumnya telah menjalin komunikasi dan kesepakatan dengan pihak yang mengaku sebagai ketua nelayan.
“Kami dari pihak CV sudah memberi solusi, dan pernah ada komunikasi dengan saudara Ruzi dan Timbul alias Suki dari RT Pijal Kaposang. Kesepakatannya berupa kompensasi sebesar Rp8.000 per kilogram di pos timbangan, untuk kemudian dibagi ke nelayan melalui koperasi,” ujar Andi, selaku Pengawas Operasional CV Jaya Mandiri.
Namun, pernyataan itu justru dipertanyakan oleh massa aksi, karena menurut mereka tidak pernah ada pembagian kompensasi kepada nelayan secara merata.
Dari pihak PT Timah, Kabid Pengawasan Tambang Laut Wilayah Bangka Selatan, Misyanto, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk dialog dan telah mencari solusi bersama nelayan.
“Kami dari PT Timah sudah berkomunikasi dengan ketua nelayan dan membahas zona mana yang boleh ditambang. Tapi kalau memang nelayan tetap menolak, maka kegiatan ini akan kita setop dulu. Kami sudah sepakat dengan masyarakat untuk dihentikan, selebihnya kami masih menunggu arahan dari pimpinan,” ujarnya.
Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polres Bangka Selatan dan berjalan tertib.
Para nelayan berharap keputusan penghentian ini menjadi langkah awal untuk melindungi laut dari kerusakan ekologis dan mempertahankan sumber ekonomi utama masyarakat pesisir. (*)
