Jadi, PWI sebagai organisasi wartawan memfungsikan dirinya sebagai medium. Sekaligus membantu para juru warta yang ingin tatap muka, bertanya langsung khususnya bagi mereka yang hadir di kantor PWI di Gedung Dewan Pers. Suasana wawancara cegat yang melibatkan sampai seratusan wartawan di lantai 4 maupan dalam perjalanan Capres naik ke kendaraannya menunjukkan PWI berhasil membantu kerja wartawan, dan secara tidak langsung membantu penyelenggara dan peserta Pemilu.
Kegiatan PWI ini sekaligus menunjukkan ketidak-berpihakan kepada calon. Dalam setiap kesempatan saya katakan, walau tampaknya klise, tapi ini fakta ketiga calon dan wakilnya adalah orang-orang terbaik, yang disokong koalisi partai-partai politik . Sebelum penetapan masyarakat sempat disuguhi nama-nama yang terlontar, baik untuk siapa capres maupun siapa yang bakal dijodohkan sebagai wakil. Tapi faktanya, mereka yang hadir di PWI bersama wakilnya itu yang akan dicoblos di hari pemungutan suara.
Dengan menghadirkan ketiganya, maka PWI seperti restoran yang menyiapkan hidangan ke para pemilih, siapa yang dianggap paling baik, silakan dicoblos gambarnya di tempat pemilihan suara pada 14 Februari nanti.
PWI tidak berpretensi menunjukkan calon ini lebih baik dan diperlakukan lebih istimewa dibanding yang lainnya. Yang saya sampaikan adalah bagi PWI yang utama adalah siapapun yang nanti memimpin Indonesia lima tahun ke depan, dia harus mampu membangun bangsa ini untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. ***
Seperti di pemilihan umum sebelumnya, PWI selalu berusaha bersikap independen dan para pengurusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Melalui surat pemberitahuan ke PWI Provinsi diingatkan bahwa para pengurus yang mencalonkan diri ataupun terlibat sebagai tim sukses, diwajibkan mundur dari jabatannya. Kalau dia anggota, dia juga wajib membuat surat cuti, agar tidak membawa-bawa nama PWI.
Sejauh pemantauan Pengurus Pusat PWI, ini sudah berjalan baik. Kalau ada gossip, isyu, seketika dicek ke pengurus di daerah, dan sejauh ini jelas tidak ada pelanggaran Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.
Tidak seperti organisasi wartawannya, PWI yang keanggotaannya terdapat di 38 provinsi, kerap ingin dimanfaatkan pihak-pihak baik itu di pemilihan umum seperti sekarang ini atau di pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit pula pengurus PWI atau anggota PWI yang sudah mendapatkan “nama” karena kiprahnya di PWI, terpikat juga menjadi calon anggota legislatif. Inilah yang harus diatur agar tidak menyeret-nyeret PWI, yang membolehkan anggotanya menjadi anggota partai politik, tetapi diharamkan menjadi pengurus.
Itu sebabnya PWI Pusat berupaya dengan segala kemampuannya agar organisasi ini bebas dari pengaruh manapun dan bekerja hanya untuk kepentingan profesionalisme, serta kepentingan bangsa dan negara.
PWI tidak perlu malu untuk ikut campur dan berkontribusi pemikiran dan gagasan untuk kedaulatan dan kemajuan Indonesia. Wartawan tidak hidup di ruang hampa, tidak berkarya di lingkungan sosial budaya yang kosong. Dia merasakan langsung degup jantung, keprihatinan, aspirasi yang terjadi di sekelilingnya. Dia mendengarkan keluhan dan penderitaan, harapan dan cita-cita, setiap kali dia terjun ke lapangan.
Wujud terbaiknya bisa jadi karya-karya jurnalistik unggulan yang melulu merupakan amanat hati nurani rakyat. Tapi dapat pula berupa gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan sebagai bentuk nyata upaya menjadikan Indonesia yang maju dan rakyatnya sejahtera.
PWI dan masyarakat Indonesia sangat berharap pemimpin yang kini berkontestasi, dapat mewujudkan program kerja pro rakyat yang mereka sampaikan dalam kampanye. Demi kemajuan Indonesia. ***
Catatan Hendry Ch Bangun (Ketua PWI Pusat)
Jakarta, 27 Januari 2024
