“Kadang-kadang ada kasus nama anak di ijazah berbeda dengan akta kelahiran atau data KK belum diperbarui, padahal anak sudah lulus sekolah. Nah hal-hal seperti ini perlu kita benahi bersama, dan saya berharap Dinas Dukcapil bisa turun langsung memberikan sosialisasi kepada orang tua,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak berbagai pihak, termasuk BAZNAS, perbankan, hingga dunia usaha untuk ikut mendukung agar bisa menjadi kekuatan tambahan dalam memperluas akses pendidikan PAUD di Kabupaten Bangka Barat.
“Misalnya, BAZNAS bisa membantu anak-anak kurang mampu, atau pihak bank bisa terlibat dalam program literasi keuangan sederhana di sekolah. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga mengenal nilai kehidupan sehari-hari,” katanya.
Sementara hasil dari rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, mitra perusahaan, serta para pemangku kepentingan pendidikan tersebut menyepakati bahwa keberhasilan program Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah akan menjadi tolok ukur peningkatan Indeks Pendidikan Anak Usia Dini di Bangka Barat.
Selain itu, pemerintah daerah bersama Bunda PAUD dan mitra pendidikan berkomitmen menjadikan program ini sebagai investasi jangka panjang generasi muda.
Menutup kegiatan, Wakil Bupati Bangka Barat H. Yus Derahman memberikan pesan penuh semangat kepada seluruh peserta agar bersama-sama berperan aktif menyiapkan pondasi kokoh bagi lahirnya generasi emas Bangka Barat.
Ia menekankan, program wajib belajar prasekolah merupakan langkah penting untuk memastikan setiap anak mendapat kesempatan pendidikan sejak dini, tanpa ada yang tertinggal.
“Ayo kita semangat beraktivitas demi anak-anak Bangka Barat yang lebih baik. Jangan pernah lelah membangun masa depan mereka. Dari sinilah akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan berkarakter,” ujar Yus Derahman menutup rapat koordinasi. (blv)
