Ia menjelaskan bahwa rencana ini akan mencakup penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyempurnaan program perlindungan sosial. Penanganan kemiskinan juga akan disesuaikan dengan keberagaman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di setiap kecamatan dan kelurahan.
Proses penyusunan dokumen RPKD disebut Budi memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hal ini bertujuan agar rencana yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan tantangan nyata di masyarakat.
“Setiap elemen masyarakat diharapkan memberikan masukan yang konstruktif agar rencana ini lebih komprehensif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Budi menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini.
“Dengan kerja keras dan semangat kebersamaan, kita optimistis dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang secara signifikan,” pungkasnya.
