Maraknya disinformasi yang menyasar Presiden dinilai bukan semata persoalan reputasi personal, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan publik, kohesi sosial, dan posisi Indonesia di tingkat internasional, terutama ketika framing keliru beredar luas tanpa koreksi yang memadai.
Atas kondisi tersebut, pengamat menilai kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Ini bukan soal individu, tetapi soal kinerja institusional. Jika disinformasi strategis terhadap Presiden terus berulang tanpa penanganan cepat dan terukur, maka Presiden perlu mempertimbangkan evaluasi, termasuk opsi penyegaran kepemimpinan di Komdigi,” kata Ridwan.
Ia menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan arsitektur komunikasi digital yang adaptif, presisi, dan proaktif, seiring meningkatnya tantangan disinformasi di era media sosial berbasis algoritma.
Ridwan menambahkan, menjelang bulan Ramadan pemerintah harus lebih serius memperhatikan konten hoaks di ruang publik agar tidak ikut dikonsumsi oleh para dai sehingga dapat memutus disinformasi.
“Menjelang bulan Ramadan, persoalan disinformasi menjadi sangat krusial. Dai memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman umat. Jika mereka terpapar hoaks dan menyampaikannya dalam ceramah, hal itu berpotensi merusak kualitas ibadah puasa. Puasa tidak hanya berkaitan dengan menahan makan dan minum, tetapi juga dengan menjaga akal sehat dari informasi yang keliru,” ujarnya.
Karena itu, diperlukan kepemimpinan komunikasi publik yang tegas, kredibel, dan mampu menekan penyebaran disinformasi. Sejumlah figur dinilai layak dipertimbangkan sebagai alternatif kepemimpinan di Kementerian Komunikasi dan Digital, di antaranya CEO Danantara Pandu Patria Sjahrir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transformasi Digital Teguh Anantawikrama.
Bagindo Yakub.
