“Ke depan, lebih banyak koperasi desa yang akan dibekali pelatihan kompetensi. Potensi pemberdayaan masyarakat cukup besar mengingat luasnya IUP PT Timah,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara Dinas ESDM Babel, Noprial Riady, memaparkan bahwa proses pengajuan IUJP bukanlah hal yang rumit apabila koperasi konsisten memenuhi regulasi.
“Syarat administrasi seperti NIB dan legalitas harus dipenuhi, begitu juga syarat teknis seperti alat penambangan dan ahli pertambangan. Semua sudah ada aturan mainnya. Selama koperasi patuh, proses ini bisa diselesaikan,” jelas Noprial.
Menurutnya, jika koperasi telah memenuhi seluruh persyaratan, penambang rakyat yang berada di bawah koperasi dapat bekerja secara legal dan tidak lagi melakukan penambangan sporadis tanpa memperhatikan batas wilayah.
“Selama ini masih banyak masyarakat menambang tanpa pola yang jelas, bahkan masuk kawasan hutan atau HGU. Jika koperasi memiliki data wilayah legal, mereka akan bekerja sesuai aturan, berbasis SPK dan legalitas,” katanya.
Ketua Koperasi Desa Merah Putih Gunung Muda, Muntama, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini. Menurutnya, materi yang diberikan menjadi bekal penting bagi koperasi untuk mempersiapkan diri dalam mengelola usaha jasa penambangan.
“Sangat bersyukur dengan pelatihan ini. Pengetahuan yang diberikan sangat membantu kami dalam persiapan. Memang masih ada administrasi yang harus kami lengkapi,” ujarnya.
Ia berharap PT Timah bersama Pemerintah Provinsi Babel dapat terus mendampingi koperasi dalam proses pemenuhan persyaratan, termasuk pembaruan akta notaris agar koperasi dapat menjalankan usaha penambangan secara resmi.
“Di daerah kami banyak IUP PT Timah dan banyak warga yang sudah menjadi anggota koperasi. Semoga administrasi bisa cepat kami selesaikan agar usaha koperasi segera berjalan,” katanya. (*)
