Ia juga menilai bahwa pertambangan rakyat diperlukan di wilayah tersebut untuk bisa membantu rakyat dengan modal terbatas bisa mendongkrak perekonomian di Babel.
Meskipun di sisi lain, ia juga menjelaskan bahwa di Babel terdapat 167 ribu hektar lahan kritis akibat aktivitas pertambangan ilegal, dan itu diperlukan upaya ekstra khususnya pada aturan yang ketat terkait jaminan reklamasi.
“Harapan kami masyarakat Babel, pertambangan timah yang melibatkan rakyat agar bisa dimulai kembali agar rakyat hidup kembali terutama yang bekerja di sektor pertambangan, namun tetap diperlukan pengaturan yang kuat atas penyerapan hasil produksi pertambangan rakyat ini,” jelasnya.
Hal senada juga diutarakan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Pati Jaya, ia mengungkapkan bahwa perekonomian Babel saat ini sedang terpuruk lantaran izin operasi komoditas timah, yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Babel sempat terhenti akibat belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah.
Ia menyarankan solusi agar permasalahan tersebut selesai dengan melakukan relaksasi ekspor, seperti yang pernah dilakukan pada beberapa tahun lalu. Dimana relaksasi tersebut dinilai sukses dalam mendongkrak perekonomian Babel
“Saya mendesak dan menyampaikan, sudah, kita relaksasi kembali seperti 2021. 2021 ekonomi Babel melesat ketika ada relaksasi itu. Tentu tidak euforia dan tetap terkendali,” pungkasnya.
