“Kami mengapresiasi dukungan Kejaksaan Negeri Belitung dalam upaya perbaikan tata kelola pertambangan. PT Timah Tbk sangat terbantu dengan pendampingan hukum yang diberikan sehingga dapat menyelamatkan aset kekayaan negara,” ujar Restu.
Menurutnya, pendampingan hukum tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi juga mendorong pengelolaan pertambangan yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Upaya penertiban pemanfaatan lahan atau tanah negara di dalam wilayah IUP PT Timah Tbk juga dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, PT Timah Tbk juga menunjukkan komitmen sosial perusahaan dengan menyerahkan bantuan rumah tinggal layak huni untuk mendukung program Bantuan Hunian Adhyaksa untuk Negeri (Bahari). Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Gerakan Adhyaksa Stop Stunting (GASS) yang diinisiasi Kejaksaan.
Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Bagus Nur Jakfar Adiputro, menyampaikan terima kasih atas dukungan PT Timah Tbk terhadap program Bahari. Ia mengatakan, pelaksanaan program tersebut turut melibatkan masyarakat sekitar sehingga menumbuhkan semangat gotong royong.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan PT Timah Tbk melalui program CSR dalam membantu pembangunan rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan,” kata Bagus.
Pemberian piagam penghargaan dan dukungan program bantuan rumah layak huni ini menegaskan bahwa kolaborasi antara PT Timah Tbk dan institusi penegak hukum dapat memberikan dampak nyata, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam penyelamatan aset negara serta perbaikan tata kelola pertambangan nasional.
Ke depan, PT Timah Tbk berharap kerja sama dan pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri Belitung dapat terus berlanjut dan diperkuat sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga sumber daya alam dan kekayaan negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
