PT Timah Gandeng Polri Benahi Tata Kelola Pertambangan
SEKILASINDONEWS.COM – PT Timah Tbk gandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya memperbaiki tata kelola pertambangan timah sekaligus memperkuat sistem pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Graha Timah Pangkalpinang, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung Brigjen Pol Murry Mirranda, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro, para pemangku kepentingan, serta jajaran karyawan PT Timah.
FGD yang diselenggarakan PT Timah bekerja sama dengan Polri ini menghadirkan sejumlah narasumber dari institusi kepolisian yang membahas berbagai aspek pengamanan di sektor pertambangan.
Di antaranya Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri yang memaparkan terkait sistem manajemen pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Obter).
Selain itu, Penyidik Madya Dit Tipidter Bareskrim Polri Fredya Tri Harbakti Imameza turut menjelaskan berbagai aspek penegakan hukum terkait aktivitas pertambangan.
Sementara itu, Dirkrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung Kombes Pol Muhammad Rivai memaparkan mengenai penanganan tindak pidana pertambangan serta potensi dampaknya terhadap stabilitas industri timah.
Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro mengatakan kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola sektor pertimahan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian RI yang telah memberikan dukungan serta pendampingan dalam berbagai upaya perbaikan sistem pengelolaan pertambangan di lingkungan perusahaan.
“Terima kasih kepada kepolisian yang telah membantu kami memperbaiki tata kelola pertimahan di PT Timah. Hari ini kita mendapatkan kesempatan belajar langsung dari para aparat yang sudah bertahun-tahun membidangi masalah hukum sehingga kami dapat menjalankan kegiatan dengan cara yang benar,” ujar Restu.
Menurutnya, sektor pertimahan selama ini mengalami dinamika yang cukup panjang sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi, khususnya agar aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menambahkan, PT Timah terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kejaksaan, pemerintah daerah, TNI hingga kepolisian dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan.
