Namun demikian, Hefi mengingatkan agar proses konsultasi tidak berhenti sebagai formalitas belaka.
“Kami berharap ini bukan sekadar seremonial atau dokumen yang indah di atas kertas. Implementasinya harus benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program perusahaan dengan arah pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran desa yang semakin menantang.
Menurutnya, kehadiran perusahaan seperti PT Timah menjadi elemen strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.
“Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan para kepala desa bisa diakomodasi sesuai dengan lima pilar program pemberdayaan PT Timah, sehingga sinerginya berjalan searah dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Hefi.
Lebih lanjut, ia menilai program pemberdayaan yang telah dijalankan PT Timah selama ini sudah menunjukkan hasil positif, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah operasional.
“Konsultasi publik ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat untuk lima tahun ke depan, yang tidak hanya matang secara perencanaan, tetapi juga terukur dampaknya di lapangan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, berbagai masukan dari peserta mengemuka, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat desa, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Konsultasi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa arah pemberdayaan masyarakat ke depan tidak lagi bersifat satu arah, melainkan dibangun melalui dialog terbuka antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. (*)
