Konflik berkepanjangan ini membuat publik mulai mempertanyakan independensi dan profesionalisme PWI sebagai organisasi wartawan.
2. Terhambatnya Program dan Agenda Penting
Polemik kepemimpinan telah menghambat berbagai program krusial, seperti Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan pelaksanaan UKW, yang seharusnya menjadi tolok ukur peningkatan kualitas wartawan.
3. Intervensi Pihak Eksternal
Pemerintah, melalui Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, berusaha memfasilitasi penyelesaian konflik. Namun, langkah ini justru memunculkan kritik karena dinilai sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan internal organisasi pers.
Stop Drama, Satukan PWI
Saatnya PWI kembali fokus pada visi utamanya: memperjuangkan kepentingan wartawan dan menjaga kebebasan pers. Konflik yang berkepanjangan hanya akan merusak nama baik organisasi dan melemahkan perannya dalam memperjuangkan hak-hak wartawan di Indonesia.
Dualisme ini harus segera disudahi. Jika terus dibiarkan, PWI akan kehilangan wibawa dan peran strategisnya dalam dunia jurnalistik. Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau individu.
Pers harus tetap menjadi pilar demokrasi, bukan justru menjadi korban dari ambisi segelintir orang. Oleh karena itu, hentikan perpecahan, satukan PWI, dan kembalikan integritas pers Indonesia. Stop drama, stop dualisme!
