Selain menerima pemaparan, DPRD Babel juga menyampaikan berbagai masukan, termasuk soal tata kelola perusahaan, optimalisasi CSR, dan penanggulangan tambang ilegal yang masih marak di kawasan IUP PT Timah.
Sementara itu, Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, memaparkan upaya perbaikan tata kelola perusahaan, kontribusi dalam bentuk pajak dan PNBP, serta program-program TJSL dan PUMK yang telah dijalankan.
Restu juga memperkenalkan sistem blok untuk pengamanan IUP sebagai solusi konkret atas persoalan tambang ilegal. Ia menegaskan, sistem ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, agar dapat berjalan optimal.
“Kami apresiasi atas masukan dari DPRD Babel. PT Timah akan menindaklanjuti dengan komitmen meningkatkan kontribusi bagi negara dan kesejahteraan masyarakat serta karyawan,” tegas Restu.
Ia juga berharap sinergi dan kolaborasi antara PT Timah dan DPRD terus terjaga demi pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik ke depannya.
“Kami yakin dengan dukungan semua pihak, PT Timah mampu meningkatkan performa perusahaan dan memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tutupnya.
