Hal ini menyesuaikan dengan pengaturan anggaran serta implementasi regulasi keuangan yang berlaku.
Mie Go juga menyinggung soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan diimplementasikan penuh pada tahun 2027.
Ia menyebut, kebijakan tersebut akan mempengaruhi skema alokasi anggaran, termasuk belanja pegawai.
“Kita akan mengalami penurunan persentase belanja pegawai karena PAD dinaikkan. Tapi ini bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa kesejahteraan seluruh pegawai, baik ASN, PPPK, maupun PHL, akan tetap menjadi perhatian dan prioritas Pemkot.
“Kami tetap memikirkan kesejahteraan pegawai, apa pun status kepegawaiannya,” katanya.
Tak hanya itu, Mie Go juga menyoroti pentingnya pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) bagi para pemilik reklame di wilayah Kota Pangkalpinang.
Ia menegaskan bahwa meskipun pajak reklame telah dibayarkan, IPR tetap wajib diurus sebagai bentuk tertib administrasi dan pengawasan konten iklan.
“Meskipun pajak reklame sudah dibayar, IPR tetap wajib diurus untuk mengatur konten yang ditampilkan,” ujarnya.
Ia berharap para pelaku usaha di bidang periklanan segera melengkapi dokumen perizinan tersebut demi kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di daerah.
“Kami mengimbau para pelaku usaha reklame agar segera mengurus Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR). Ini penting demi tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi daerah,” tukas Mie Go.
