“Setiap pohon sawit membutuhkan sekitar 9 liter air per hari. Jika lahan pertanian rakyat terus dialihfungsikan untuk sawit milik perusahaan, bagaimana petani dan masyarakat bisa mendapatkan air. Bagaimana nasib anak cucu kita nanti,” ujarnya.
Karena itu, Rina meminta pemerintah daerah agar lebih bijak dan selektif dalam memberikan izin usaha perkebunan, dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan petani lokal.
“Stop izin PT, ini untuk masa depan masyarakat Bangka Selatan. Jangan sampai Bangka Selatan yang tadinya di canang-canangkan untuk ketahanan pangan nasional akhirnya akan mati di lumbung padinya sendiri,” tegas Rina.
Lebih lanjut, Rina juga menekankan pentingnya regulasi yang tegas untuk membatasi praktik mafia tanah dan penguasaan lahan secara masif oleh korporasi. Menurutnya, tanpa penataan yang terukur, Bangka Selatan berisiko kehilangan ketahanan pangannya sendiri.
“Harus ada aturan yang jelas dan pengawasan yang ketat. Kita tidak ingin Bangka Selatan mati kelaparan di tanahnya sendiri,” pungkas Rina. (*)
