Menurutnya, ada banyak isu besar yang seharusnya menjadi fokus DPRD. Ia menyebut antara lain kasus jual-beli hutan negara, korupsi, tambang ilegal, dan aset BUMD yang mangkrak.
“Kalau berani, kritik kebijakan bupati atau kinerja pemda. Jangan DJ doang yang dikomentari,” sindir Rosidi.
Rosidi juga menyebut kehadirannya dalam dua event DJ, salah satunya saat malam tahun baru yang juga dihadiri pejabat daerah.
“Yang malam tahun baru lebih heboh, tapi nggak ada yang protes. Kok yang sekarang jadi masalah besar?” ucapnya.
Ia khawatir komentar dari SD tersebut justru bisa berdampak pada sektor ekonomi lokal.
“Kalau wisatawan jadi enggan datang gara-gara komentar begitu, siapa yang tanggung jawab? UMKM kita bisa kena dampaknya,” pungkas Rosidi. (*)
