SEKILASINDONEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Safrizal ZA menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Bersama para Kepala Daerah, Forkopimda Provinsi, Kabupaten/kota, Camat se-Provinsi Kepulauan Babel, yang berlokasi di Ballroom Hotel BW Suite Belitung, pada Jumat (3/5/2024).
Dikatakan Pj Gubernur Safrizal pada Rakor yang mengusung tema Program Prioritas Nasional (Stunting, Inflasi, Kemiskinan Ekstrem, dan Kesiapan Daerah dalam Pilkada 2024), Pemprov Babel terus melakukan serangkaian upaya intervensi dalam mengendalikan inflasi di Negeri Serumpun Sebalai, dan upaya tersebut pada akhirnya telah membuahkan hasil yang positif.
“Dari angka-angka statistik dapat saya sampaikan, sampai dengan Januari 2024 inflasi kita year on year itu 1,21%. Ini terendah ke Indonesia. Jadi kita juara satu lagi,” ujarnya.
Upaya intervensi dijelaskannya melalui strategi khusus ADA, yakni Availability dengan menggenjot produksi pertanian melalui gerakan Semarak Babel atau Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung yang mampu memanfaatkan lahan tidur dan mengurangi ketergantungan pangan melalui ekstensifikasi pertanian.
Kemudian Distribution, yaitu memangkas rantai panjang distribusi, salah satunya dengan cara menambah frekuensi penerbangagan ke Babel, dan terakhir adalah Affordability, dengan meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat melalui berbagai afirmasi kebijakan, misalnya operasi pasar dan pasar murah yang digelar di seluruh Babel.
Terkait penanganan stunting dikatakannya, dilakukan upaya intervensi seperti pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu menyusui di lokus stunting, dan untuk ibu hamil kurang energi kronis juga telah dialokasikan dana dari APBD, berupa intervensi program Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), serta terus mengedukasi pencegahan dan penanganan stunting kepada remaja putri dan remaja pria.
Lebih lanjut dikatakannya, hal yang menyangkut dana hibah kegiatan Pemilu telah dianggarkan pada tahun 2023 sebesar 40% dan tahun 2024 sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
